KOMPASPOPULARNEWS – Sylviana Murni, Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, menegaskan penolakannya secara tegas terhadap usulan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) selama masih terdapat klausul yang menunjukkan bahwa Presiden akan menunjuk Gubernur dan Wakil Gubernur.
Mantan Pejabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini berpendapat bahwa penunjukan Gubernur oleh Presiden, baik secara langsung maupun melalui usulan DPRD, dianggap sebagai kemunduran demokrasi dan tindakan yang mencederai hak politik masyarakat Jakarta. Kamis (7/12/2023).
“Ini sama saja mengebiri hak politik warga Jakarta untuk dipilih maupun memilih. Sebagai anggota DPD RI yang mewakili masyarakat Jakarta, melalui forum resmi juga akan saya sampaikan menolak usulan RUU DKJ selama masih ada usulan bahwa Gubernur dan Wagub akan ditunjuk langsung oleh presiden,” ujar Sylviana Murni di Jakarta.
Sylviana Murni mengungkapkan, sebagai seorang senator, dirinya sering berinteraksi dengan masyarakat Jakarta dari berbagai latar belakang, sehingga bisa menangkap pesan kekhawatiran bahwa penghapusan Pilkada langsung merupakan jalan baru menuju kekuasaan yang otoriter.
“Bagaimana mungkin masyarakat bisa percaya kepada pemimpinnya, sementara ruang ekspresi politik mereka dihilangkan. Saya pernah merasakan bagaimana iklim pilkada langsung bisa menghadirkan atmosfer kegembiraan masyarakat saat dilibatkan untuk menentukan masa depan kotanya,” tegas Sylvi.
Lebih lanjut, tokoh perempuan Betawi yang menyandang gelar Profesor ini mengingatkan semua pihak, terutama para wakil rakyat di parlemen untuk tidak membuat gaduh dan memancing gelombang protes dari masyarakat akibat usulan RUU DKJ yang disetujui oleh delapan Fraksi di DPR.
“Ditengah suasana Pilpres dan Pileg terus meningkat suhu nya, kita semua bijak lah bagaimana ini akan berpotensi memancing penolakan keras. Kita sama-sama sukseskan dulu Pilpres dan Pileg, jaga kepercayaan rakyat jangan kemudian usulan ini dipaksakan,” sebutnya.
Meski demikian, Sylviana Murni juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk sama-sama menjaga keamanan dan kedamaian selama proses kampanye berjalan sampai pada waktunya pemilihan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.
“Mari kita bersama-sama menjaga Jakarta agar tetap aman dan damai, memungkinkan semua orang untuk beraktivitas seperti biasa, dan memastikan Pemilu berjalan dengan sukses. Tanggung jawab ini tidak hanya terletak pada pemerintah, aparat, atau penyelenggara Pemilu, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga kondusifitas.” pungkasnya.[kpn/red]
