Hukum  

Hadi Purwanto Desak KPK Tersangka Rony Tanusaputra Segera Dilimpahkan Berkas Perkaranya Ke JPU

KOMPASPOPULARNEWS.COM – Hadi Purwanto mendesak KPK segera melimpahkan berkas dugaan korupsi Rony Tanusaputra terkait adanya indikasi kerugian keuangan negara hingga mencapai 8 miliar lebih pada pekerjaan pembangunan Gedung DPRD tahap I Tahun Anggaran 2016 di Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara, yang melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK telah mengambil alih penanganan perkara dari Polda Sulawesi Tengah.

Dugaan kasus korupsi yang hingga saat ini belum terlihat adanya tindakan penahanan terhadap tersangka oleh KPK telah mendapat sorotan dari Wakil Presiden LIRA, Hadi Purwanto, S.H.,M.H.

Whats-App-Image-2023-08-05-at-12-42-02

Pada kesempatan tersebut, Hadi Purwanto yang juga saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum MIO Indonesia periode 2022-2027 tersebut mengatakan, dirinya selalu mengikuti perkembangan kasus dugaan korupsi yang sejak 21/11/2022 telah resmi ditangani oleh KPK.

Di samping itu, juga secara tegas Hadi meminta kepada penyidik KPK dapat segera melimpahkan berkas perkara ke pihak Jaksa Penuntut agar berkas perkara tersebut dinyatakan P21.

Lebih lanjut, Hadi menegaskan terkait dengan adanya pernyataan dari salah satu penyidik KPK yang mengatakan bahwa berkas perkara tersangka Rony Tanusaputra telah lengkap. Oleh karenanya, menurut Hadi Purwanto wajib hukumnya pihak Jaksa untuk menahan tersangka.

“Berkas perkara dan tersangka dilimpahkan kewenangannya kepada jaksa penuntut umum, agar segera dilimpahkan ke pengadilan,” ujar Wapres LIRA kepada Humas MIO Indonesia, hari Minggu (29/1/2023).

Pria yang kerap memberikan pandangan hukumnya dalam berbagai tindak pidana korupsi itu berharap KPK dapat segera melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan.

“Segera dibawa ke persidangan, dengan harapan majelis hakim dapat menghukum maksimal tersangka Roni, bila terbukti bersalah dan merugikan keuangan negara,” tegas Hadi Purwanto.

Selanjutnya, Wakil Ketua Umum MIO INDONESIA itu juga menjelaskan bahwa Penyidik KPK tidak bisa menahan tersangka Roni karena sebelumnya dalam penyidikan di Polda Sulteng tersangka telah ditahan hingga maksimal penahanan nya.

“KPK jangan mengulur waktu. Dan kami akan sangat mengapresiasi jika penyidik KPK segera melimpahkan berkas perkara tersebut ke pihak Jaksa Penuntut,” imbuhnya.

Dikonfirmasi kepada pihak KPK mengenai perkembangan dari dugaan kasus korupsi yang sebelumnya melalui Tim Penyidik Polda Sulteng telah menetapkan Penanggungjawab Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Morowali Utara (RT) sebagai tersangka.

Terkait itu, Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri menanggapi dengan memberikan jawaban lewat pesan WhatsApp yang dikirimkan ke Divisi Humas MIO Indonesia, pada Minggu (29/1/2023)

Dalam keterangannya, yang disampaikan lewat pesan WhatsApp Ali Fikri menjelaskan, KPK dalam penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan terkait pembangunan Kantor DPRD di Pemkab Morowali Utara, Sulawesi Tengah, telah menyita uang senilai Rp 8 miliar.

Selain itu, menurut Fikri KPK juga telah memeriksa para saksi-saksi antara lain Bupati Morowali Utara, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Djira Kendjo dan Kepala BPKAD Kab. Morowali Utara Masjudin Sudin.

Ketiga saksi hadir guna didalami pendapatnya terkait masuknya uang senilai Rp 8iliar ke Kas Daerah Pemda Morowali Utara yang ditenggarai dari setoran pihak yang terkait dengan perkara ini.

Kemudian, Ali Fikri juga menegaskan di ujung pesan WhatsApp nya bahwa uang senilai Rp 8 miliar tersebut, saat ini telah disita Tim Penyidik KPK sebagai barang bukti.

Sebagai informasi, sebanyak lima orang saksi telah diperiksa dalam proses penyidikan KPK atas dugaan kasus korupsi pada pembangunan Gedung DPRD di Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara.

Kelima saksi tersebut yakni Delis Julkarson Hehi (Bupati Morowali Utara), Djira Kendjo (Wakil Bupati Morowali Utara), Masjudin Sudin (Kepala BPKAD Kab. Morowali Utara),
Christian Hadi Chandra (Kuasa Direktur PT Multi Global Konstrindo) dan Ronny Tanusaputra selaku penanggung jawab pekerjaan pembangunan gedung kantor DPRD Kab. Morowali Utara tahap 1.

Namun, saat disinggung mengenai perkembangan status tersangka Penanggungjawab Pekerjaan Ronny Tanusaputra, Ali Fikri belum memberikan tanggapannya.

Hingga berita ini diturunkan belum didapat konfirmasi lebih lanjut terkait status tersangka Ronny Tanusaputra dari Kabag Pemberitaan KPK tersebut. [kpn/mio/network].

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *