Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan upaya pemerintah untuk menyederhanakan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani di Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah distribusi pupuk yang selama ini terhambat oleh prosedur administratif yang rumit dan memakan waktu. Dengan adanya perubahan ini, Zulhas berharap distribusi pupuk bisa lebih cepat dan efisien, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian di tanah air.
Sederhanakan Proses Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Dalam acara Hari Pangan Sedunia yang digelar di Jawa Barat pada Sabtu, 16 November 2024, Zulhas mengungkapkan bahwa pemerintah akan memangkas sejumlah aturan yang selama ini melibatkan banyak pihak, mulai dari camat, bupati, gubernur, hingga kementerian terkait sebelum pupuk bisa sampai ke petani. Sistem yang ada saat ini dianggap terlalu panjang dan membingungkan, sehingga memperlambat distribusi pupuk yang sangat dibutuhkan oleh petani.
“Mulai Januari, kami berharap Peraturan Presiden (Perpres) baru akan diterbitkan. Dengan Perpres tersebut, distribusi pupuk akan lebih langsung, tanpa perlu melewati proses panjang dan berbelit,” ujar Zulhas. Menurutnya, regulasi baru akan memotong jalur distribusi yang berbelit-belit dan mengarahkannya langsung dari produsen, yaitu Pupuk Indonesia, ke gabungan kelompok petani (gapoktan), berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.
Peningkatan Efisiensi Distribusi Pupuk
Dengan penyederhanaan proses ini, Zulhas menekankan bahwa distribusi pupuk akan menjadi lebih cepat dan transparan. Pihak yang lebih dekat dengan petani, yaitu gapoktan atau manajer area, akan memegang tanggung jawab jika terjadi keterlambatan atau masalah dalam pengiriman pupuk. Sementara itu, jika kesalahan terjadi lebih lanjut, maka Pupuk Indonesia yang akan bertanggung jawab untuk memastikan distribusi tetap berjalan lancar.
“Kalau ada masalah, gapoktan yang harus tanggung jawab ke petani. Jika gapoktan yang salah, maka manajer area yang harus bertanggung jawab. Kalau manajer area yang salah, baru Pupuk Indonesia yang bertanggung jawab,” jelas Zulhas. Dengan demikian, distribusi pupuk bersubsidi akan lebih terkontrol, dan masalah yang terjadi dapat langsung diselesaikan oleh pihak yang terkait.
Manfaat Sistem Baru untuk Petani
Sistem distribusi pupuk yang lebih sederhana ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu dalam penyaluran pupuk ke petani. Zulhas juga berharap perubahan ini dapat meminimalisir birokrasi yang berlebihan, yang sering kali menghambat proses distribusi pupuk yang sangat dibutuhkan oleh petani untuk menunjang produksi pertanian.
Selain itu, penyederhanaan jalur distribusi pupuk juga akan membuat pengawasan lebih mudah, sehingga potensi penyalahgunaan atau kebocoran distribusi dapat diminimalisir. Harapannya, distribusi pupuk bersubsidi yang lebih efisien ini dapat mendukung ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia.
Baca Juga : Stok Beras Aman Natal 2024 dan Tahun Baru 2025
Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) yang baru, distribusi pupuk bersubsidi akan menjadi lebih cepat, sederhana, dan efisien. Melalui langkah penyederhanaan regulasi ini, pemerintah berharap dapat mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini mengganggu kelancaran distribusi pupuk. Dengan dukungan dari Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian, petani akan mendapatkan akses yang lebih mudah dan langsung ke pupuk yang mereka butuhkan, sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan mereka.
Dengan kebijakan ini, Menko Pangan Zulhas menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor pertanian Indonesia agar lebih produktif dan berkelanjutan. ( Esa – Tim Dr.Lu )
