KOMPASPOPULARNEWS.COM – Kasus ganti rugi warga masyarakat disekitar kali Pesanggrahan yang belum terselesaikan dari tahun ke tahun, kembali dipertanyakan tim kuasa hukum warga Prof. Eggi Sudjana dan Elidaneti, S.H.,M.H.,CPLC terkait lokasi yang berada di RT.06/RW.01 dengan luas tanah 11.074 meter persegi setelah diukur pihak BPN yang ada di Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta barat. Minggu, (26/02/2023).
Pembangunan perluasan kali Pesanggrahan yang ada di wilayah Rt/Rw 06/01 dengan luas tanah sekitar 11074 meter persegi setelah diukur BPN yang ada di Kelurahan Kelapa dua, Kecaman Kebon jeruk, di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anis Rasyid Baswedan masih menyisakan perkara ganti rugi yang belum terselesaikan dengan baik di era beberapa kepemimpinan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
Prof. Eggi Sudjana ketua tim kuasa hukum warga masyarakat kali Pesanggrahan Kebon Jeruk, Jakarta barat, ketika dihubungi mengatakan, kami meminta dengan tegas kepastian dan tindak lanjut dari Pj Gubenur provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono tentang adanya permasalahan yang belum terselesaikan dari era kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo, Gubernur Jokowi, Gubernur Basuki Tjahaja, terakhir di era Gubernur Anis Rasyid Baswedan belum bisa diselesaikan hingga hari ini.
“Kenapa seakan permasalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat, ada apa dengan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta,” ucap Eggi Sudjana.
Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto juga pernah menyampaikan akan menindak tegas pejabat BPN yang terlibat dalam kasus mafia tanah.
“Apabila terjadi pelanggaran saya tidak segan-segan mencopot, proses hukum dan pecat,” kata Hadi Tjahjanto di Jakarta, saat menghadiri pengungkapan kasus mafia tanah di Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya yang diantaranya melibatkan oknum pejabat BPN (Sumber dikutip dari Antara). [red/kpn]
