KOMPASPOPULARNEWS.COM – Dalam upaya menyatukan langkah dalam membina, dan mengembangkan organisasi Gerakan Pendidikan Indonesia Baru (GPIB), Pengurus Dewan Pimpinan Pusat GPIB menggelar Rapat Kerja Pertamanya yang dilaksanakan di Gedung MPR RI, tepatnya di Gedung Nusantara V ruang GBHN lantai 3, Senayan, Jakarta Selatan. Rabu, (8/3/2023).
Beberapa program unggulan dibahas dalam rapat kerja ke – 1 pada setiap departemen, diantaranya program kerja: OKK, Hukum dan Advokasi, Humas, Medsos dan Dokumentasi, Hubungan Antar Lembaga, Kurikulum, Kesiswaan, Literasi, Olah Raga, Seni Budaya dan terakhir yaitu bidang Sosial.
Narasumber dalam rapat kerja tersebut, Anggota DPD RI DR. H.Habib Ali Alwi, M. Sc., Kakanwil Kemenag DKI Jakarta Dr. Cecep Khairul Anwar, M. Ag., yang diwakili oleh Slamet Abadi, M.Pd, serta Kasudin Pendidikan Jakarta Selatan H. Slamet, M. Pd.
Hadir dalam Acara, Dewan Pendiri dan Pengawas GPIB DR. Darilah Dihardjo, S.Psi, MSc. MM., Ketua Dewan Penasehat GPIB Brigjen Pol DR. Victor Pudjiadi, S.PB. FICS.,DFM., Sekjen GPIB H. Sugeng Budiyanto, S.Pd.i serta Jajaran Dewan Penasehat GPIB Rudi S Kamri, Isnawan, Taufik Rachman, S.Sos.,M.M., Drs. Husni Thamrin Dewan Penasehat GPIB dan Rektor Prof. Hendri Affandi, SE.,MBA., PhD mengikuti melalui konferensi video.
Kesepakatan raker pertama GPIB, Pengurus DPP akan membentuk 38 Provinsi.
Ir. Agung Karang Ketua Umum GPIB disela-sela acara kepada para media menjelaskan, bahwa hasil dari rapat kerja hari ini sesuai kesepakatan adalah membentuk 38 Provinsi GPIB.
“Yang sudah terbentuk sampai hari ini yaitu DPW GPIB Banten, menyusul Prov NTB, Prov Bali, Prov Jawa Timur, Prov Jawa Tengah Prov Jawa Barat, serta Prov DKI Jakarta. Kemudian, menyusul yang sudah ada mandatnya yaitu Prov Sulawesi Selatan dan Prov Papua,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ir. Agung Karang juga menambahkan, kemudian program kedua adalah bidang Kurikulum, Literasi, Seni budaya, dan Olah raga. Dan dalam waktu dekat ini akan mengadakan audensi-audensi ke Kementerian terkait.
“Kita berharap, karena GPIB ini tujuannya adalah mengerakkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam pendidikan untuk mewujudkan Indonesia Baru,” harapnya.
Di Tahun 2035 Indonesia diharapkan menjadi negara maju dan bukan lagi negara berkembang.
“Jadi, pada tahun 2035 Indonesia diharapkan menjadi negara maju dan bukan lagi negara berkembang karena kita memiliki SDM akan berkarakter, berdisiplin, berbudi pekerti yang baik dan menguasai teknologi dan science,” tutup Agung Karang.
Sekjen GPIB H. Sugeng Budiyanto, S.Pd.i pada saat diwawancarai mengatakan, hasil dari raker kali ini adalah yang paling utama itu adalah mengevaluasi tentang kurikulum yang sudah ada ini, apakah perlu dipertahankan apa harus kita rubah.
“Pertama, di bidang sejarah yang mana sekarang banyak anak anak kekurangan pelajaran sejarah dan nasionalisme, itu yang paling utama. Kemudian, usulan pencak silat untuk dijadikan kurikulum wajib di seluruh Indonesia. Karena, tahun 2019 UNESCO telah mengakui Pencak Silat adalah warisan dunia dari Indonesia,” terang Sugeng.
Selanjutnya, Sugeng menerangkan bahwa yang lebih penting adalah bidang sosial yang harus dapat perhatian. Seperti, adanya sekolah yang sudah tak layak karena habis kena bencana atau siswa yang putus sekolah, yang nantikan akan kita usahakan mengajukan kepada pemerintah untuk bisa berkolaborasi dan banyak hal lain yang perlu kita perhatikan termasuk bidang bantuan hukum.
“Ada 6 Departemen yang kami godok dalam rapat hari ini, yang nantinya akan diajukan kepada pemerintah,” tutup Sugeng.
Raker pertama GPIB berlangsung dengan penuh antusias dalam suasana penuh kekeluargaan dan berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Di akhir acara rapat kerja ditutup menjelang magrib oleh Brigjen TNI (P) Made Wijana, M.Si. [red/kpn]
