KOMPASPOPULARNEWS – Kelompok Kerja (Pokja) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar audiensi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Agraria dan Tata Ruang (ATR) Jakarta Barat.
Pertemuan yang berlangsung di kantor BPN/ATR di Komplek Permata Buana, Kembangan Utara, Jakarta Barat, ini membahas keluhan dan solusi terkait permasalahan pertanahan. Selasa, (24/12/2024).
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Pokja PWI Jakarta Barat, Noto Prayitno, bersama Sekretaris Bambang, Bendahara Feri Rian, serta sejumlah pengurus lainnya. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah sinergis dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan di wilayah Jakarta Barat.
Kepala BPN/ATR Jakarta Barat, Agus Setiadi, menegaskan pentingnya sinergitas antara BPN/ATR dan Pokja PWI dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kami berharap sinergi ini dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan konstruktif. Selain itu, kami juga siap membuka ruang dialog terkait berbagai permasalahan pertanahan yang sering menjadi sorotan masyarakat,” ujar Agus.
Baca juga: Dewan Kehormatan PWI Desak Ketum Tuntaskan Sanksi Kasus UKW BUMN
Selain itu, Agus juga menyoroti bahwa isu-isu utama yang menjadi keluhan masyarakat akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi melalui Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Koordinator Wilayah (Korwil) DKI Jakarta. “Hal ini merupakan komitmen kami untuk mencari solusi yang terintegrasi dan efektif,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Pokja PWI Jakarta Barat, Noto Prayitno, memberikan apresiasi atas keterbukaan BPN/ATR dalam mendengarkan masukan dari masyarakat. Ia juga menegaskan kesiapan Pokja PWI untuk berperan aktif sebagai mitra strategis dalam mengawal isu-isu pertanahan.
“Kami berkomitmen menyampaikan informasi yang objektif dan faktual kepada masyarakat, serta mendukung kinerja BPN/ATR melalui pemberitaan yang membangun,” tegas Noto.
Audiensi yang digelar Pokja PWI Jakarta Barat dengan BPN)/ATR Jakarta Barat menjadi langkah awal mempererat hubungan kerja sama.
Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman publik terhadap kebijakan-kebijakan pertanahan yang dikeluarkan oleh BPN/ATR.
Noto Prayitno, menyampaikan pentingnya sinergi ini untuk menciptakan komunikasi yang lebih baik antara masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan isu-isu pertanahan. [kpn]
