Tahun 2023 Pemerintah Akan Menerapkan Ketentuan Penghapusan Data Registrasi Kendaraan Bermotor

KOMPASPOPULARNEWS.COM – Data registrasi kendaraan akan dihapus bila pemilik kendaraan tidak melakukan perpanjangan  STNK sekurang-kurangnya selama 2 tahun sejak habis masa berlaku STNK.

Ketentuan ini mengacu pada Pasal 74 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Whats-App-Image-2023-08-05-at-12-42-02

Pasal 74 Ayat 3 menyatakan, “Kendaraan bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali”.

Jika tidak dapat diregistrasikan kembali, kendaraan bermotor tersebut akan berstatus bodong permanen dan dilarang dioperasikan di jalan umum.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatona menjelaskan, kendaraan jadi diblokir dan tidak bisa diaktifkan lagi. hanya jadi souvenir. Ada mobil tetapi cuma dipajang di rumah, dan tidak bisa dibawa ke jalan. Dua tahun tidak bayar, blokir.

“Kebijakan penghapusan data registrasi kendaraan bermotor ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para pemilik kendaraan dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB),” ujar Fatona.

Lebih lanjut, Fatoni menambahkan, kebijakan penghapusan data registrasi kendaraan bermotor yang STNK-nya mati 2 tahun perlu dibarengi dengan penghentian kebijakan pemutihan oleh Pemda. Bila tidak, pemilik kendaraan terbiasa menunda pembayaran.

Agar kebijakan ini berjalan efektif, Kemendagri mengimbau kepada pemerintah daerah untuk tidak lagi menggelar program pemutihan PKB secara rutin di tahun 2023.

Kebijakan penghapusan data registrasi kendaraan bermotor ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para pemilik kendaraan dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

“Selama ini masih banyak Pemda menggelar pemutihan PKB setiap tahun. Bukannya meningkatkan kepatuhan pajak, para pemilik kendaraan justru memilih untuk menunda pembayaran PKB. Kalau program pemutihan PKB berulang, ini tidak mendidik. Hal tersebut akan mempertegas Pasal 74 UU LLAJ, ini akan mendidik masyarakat untuk taat membayar pajak,” ungkap Fatoni.

Di samping itu, Agus Fatona menegaskan agar kebijakan menghapus data STNK bagi penunggak PKB perlu segera diterapkan karena Korlantas Polri mencatat, sekitar 50 persen kendaraan bermotor di Indonesia masih belum menunaikan kewajiban PKB.

Dir Regident Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus juga menegaskan, sesuai amanat UU ini data mobil atau motor dipastikan akan terhapus bila pemiliknya tidak membayar PKB selama dua tahun. Legalitas kendaraan dipastikan tidak akan bisa diurus lagi, sehingga menjadi kendaraan ilegal.

“Bila kendaraan tetap dipakai di jalan raya, maka Korlantas Polri berwenang untuk menyitanya. Jadi itu bukan diblokir, tapi terhapus (data STNK), kalau sudah dihapus berarti hilang. Ada tahapannya, kami nanti akan peringatkan dengan mengirim SP (surat peringatan),” jelas Yusri.

Tahapan penghapusan data STNK bagi penunggak PKB itu.

Pertama, surat peringatan akan dikirimkan bagi pemilik kendaraan yang menunggak pajak selama dua tahun dan memberikan waktu lima bulan untuk melunasinya.

Kedua, bila tidak ada tanggapan atau tidak melunasinya, maka pemblokiran registrasi kendaraan akan dilakukan selama satu bulan.

Ketiga, jika tidak ada tanggapan dari pemilik kendaraan, Korlantas Polri akan menghapus dari data induk selama 12 bulan.

Keempat, apabila pemilik tidak kunjung menghiraukan SP itu, data registrasi kendaraan bermotor akan dihapus secara permanen.

Pasalnya, kepatuhan para pemilik kendaraan bermotor dalam membayar PKB masih rendah. Korlantas Polri menyebut kurang lebih sebanyak 50 persen kendaraan bermotor Indonesia masih memiliki tunggakan PKB. [red/kpn]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *